DOKUMEN DIGITAL AMPUH

PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN

TAHUN 2024

 

 

 

 

 

 

NO.

PENILAIAN

STANDAR PENILAIAN

KRITERIA

LOKASI ASESMEN

EVIDEN

1.

Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus.

1.       Sudah disosialisasikan secara berkala (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat);

2.       Absensi sudah diterapkan sesuai dengan SK KMA No 368/KMA/SK/XII/2022 tentang pedoman presensi online untuk hakim dan ASN pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya melalui aplikasi SIKEP;

3.       Surat izin keluar kantor, surat cuti, izin keluar negeri, surat tugas, surat cuti sakit sudah diterapkan sesuai dengan format Perma No. 7 tahun 2016;

4.       Sudah dimonitoring & dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Kepemimpinan

1.       Ketua;

2.       Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana;

2.

Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

1.      Sudah disosialisasikan secara berkala (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat);

2.      Masing-masing pejabat sudah melakukan pembinaan dan pengawasan melekat;

3.      Sudah ditindaklanjuti dalam bentuk pemberian sanksi atau penghargaan;

4.      Sudah dimonitoring dan dievaluasi.

Kepemimpinan

Ketua

3

Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

1.      Sudah disosialisasikan secara berkala (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat)

2.      Sudah melengkapi sarana pengaduan, antara lain :

a.       aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;

b.      layanan pesan singkat/SMS;

c.       surat elektronik (e-mail);

d.      faksimile;

e.       telepon;

f.        meja Pengaduan;

g.       form Pengaduan; dan/atau

h.      kotak Pengaduan.

3.      Sudah dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan;

4.      Sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Perma Nomor 9 Tahun 2016.

Kepemimpinan

Ketua

4

Pelaksanaan :

1.        PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana;

2.        PERMA Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana;

3.        PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik.

1.      Sudah disosialisasikan secara berkala (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat);

2.      PN sudah melakukan ketentuan tersebut;

3.      Sudah dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan;

4.      Sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan tersebut.

Kepemimpinan

Ketua

5.

Pelaksanaan PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara elektronik

1.      Sudah melakukan sosialisasi ke pihak Internal dan Eksternal (Kejaksaan, Advokat dan Kepolisian).

2.      Panmud memastikan setiap berkas yang dikirimkan lengkap dan tepat waktu

3.      Pimpinan selalu melakukan Monev setiap bulan untuk memastikan pengiriman dokumen elektronik perkara dari pengadilan pengaju lengkap dan tepat waktu

4.      Hasil monev terdokumentasi dengan baik

Manajemen Proses

1.        Ketua;

2.        Panitera;

3.        Panmud Pidana;

4.        Panmud Perdata.

 

6.

Persidangan Elektronik / E-LITIGASI sesuai PERMA 7 TAHUN 2022 dan SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik

1.      Sudah sosialisasi E-litigasi secara berkala baik ke pihak Eksternal maupun Internal Pengadilan

2.      E-litigasi sudah dilaksanakan minimal 50% dari perkara yang sudah didaftarkan secara ecourt

3.      Monev pelaksanaan persidangan elektronik dengan melakukan diskusi reguler (data dukung)

4.      Pimpinan selalu memberikan arahan (minimal satu tahun sekali) dan memastikan pelaksanaan persidangan secara elektronik berjalan baik dan sesuai ketentuan (notulen)

Manajemen Proses

1.       Ketua;

2.       Panitera;

3.       Panmud Perdata.

7.

Persidangan Elektronik Pidana sesuai PERMA 8 TAHUN 2022 dan SK KMA 365/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan  secara  elektronik

1.      Sudah  mengadakan  sosialisasi PERMA 8 TAHUN 2022 dan SK KMA 365/SK/KMA/XII/2022 secara berkala baik ke pihak Eksternal maupun Internal Pengadilan

2.      Sudah menerapkan Izin Penggeledahan, izin penyitaan, perpanjangan penahanan, pelimpahan berkas (minimal 25%), izin besuk tahanan melalui E-Berpadu

3.      Petugas meja E-Court dan meja Pidana pada PTSP memahami informasi tentang tata cara penggunaan E-Berpadu

4.      Pimpinan selalu melakukan Monev setiap bulan untuk memastikan pelaksanaan persidangan secara elektronik berjalan baik dan sesuai ketentuan (notulen)

Manajemen Proses

1.      Ketua;

2.      Panitera;

3.      Panmud Pidana.

8.

Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik

Sudah ada SK pembagian tugas, sudah dilaksanakan dan koordinasi berjalan dengan baik sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1988.

Kepemimpinan

1.    Ketua;

2.    Wakil Ketua.

9.

Pengiriman berkas Kasasi dan PK Pidana

1.         Laporan Kasasi wajib dikirimkan melalui Direktori Putusan paling lambat 3 hari kerja setelah permohonan Kasasi diajukan;

2.         Pengadilan Negeri telah menerapkan Checklist pengiriman berkas Kasasi;

3.         Seluruh pengiriman berkas Kasasi dan PK Pidana Umum menggunakan amplop berwarna merah dan Pidana Khusus menggunakan amplop berwarna ungu (2120/PAN/OT.01.3/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021);

4.         Jika ada kekurangan kelengkapan, berkas dikirimkan maksimal 14 hari setelah surat pemberitahuan kekurangan berkas dari Kepaniteraan Mahkamah Agung (bukti pengiriman berkas);

5.         Ketua dan Wakil melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap pengiriman berkas perkara;

6.         Jika Terdakwa ditahan, berkas Kasasi Bundel A dan B sudah diterima oleh MA maksimal 30 hari Kalender (2304/PAN/HK.01/12/2020).

Manajemen Proses

1.       Ketua;

2.       Wakil Ketua;

3.       Panitera;

4.       Panitera Muda.

10.

Pengiriman berkas Kasasi dan PK Perdata.

1.       Pengadilan Negeri telah menerapkan Checklist pengiriman berkas Kasasi;

2.       Dalam waktu 65 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas Kasasi bundel A dan B harus sudah dikirim ke MA;

3.       Seluruh pengiriman berkas Kasasi dan PK Perdata Umum menggunakan amplop berwarna hijau dan Perdata Khusus menggunakan amplop warna abu-abu (2120/PAN/OT.01.3/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021);

4.       Ketua, Wakil dan Panitera melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap pengiriman berkas perkara;

5.       Pengiriman berkas Kasasi dikirimkan paling lambat 65 hari setelah permohonan Kasasi diajukan (Buku II).

Manajemen Proses

1.       Ketua;

2.       Wakil Ketua;

3.       Panitera;

4.       Panitera Muda.

11.

Pengawasan Bidang.

1.       Sudah mempunyai Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Bidang

2.       Melakukan pengawasan bidang setiap minggu sesuai SK KPN

3.       Mengisi buku pengawasan bidang pada bidang / bagian yang diawasi

4.       Membuat Laporan Hasil Pengawasan bidang setiap bulan

5.       Monev TLHP setiap bulan untuk memastikan hasil pemeriksaan sudah ditindaklanjuti 100% (data dukung)

6.       Terdokumentasi dengan baik (dibuktikan dengan data dukung)

Kepemimpinan

1.       Wakil Ketua;

2.       Hakim Pengawas Bidang.

12.

Pengawasan Eksekusi.

1.       Seluruh permohonan eksekusi sudah terdata pada SIPP dan Register Eksekusi;

2.       KPN melakukan monev terhadap pelaksanaan permohonan eksekusi secara manual dan melalui aplikasi PERKUSI setiap bulan dan terdokumentasi dengan baik;

3.       KPN menyurati Pemohon untuk menanyakan kelanjutan proses, jika dalam waktu 30 hari setelah aanmaning tidak ada tindaklanjut dari Pemohon Eksekusi, selanjutnya jika berdasarkan jawaban Pemohon sudah ditindak lanjuti secara sukarela maka diproses sesuai buku pedoman eksekusi Ditjen badilum dan didata ke dalam SIPP, apabila dalam waktu 30 hari pihak tidak menjawab maka atas perintah KPN, dilakukan penutupan jurnal keuangan eksekusi dan dicatatkan dalam SIPP;

4.       Seluruh data disetiap tahapan eksekusi yang harus diisi pada SIPP telah terisi 100%.

Manajemen Proses

Ketua

13.

Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi.

1.       Sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian permohonan eksekusi terutama menyangkut permohonan eksekusi yang belum dilaksanakan (data dukung);

2.       KPN meminta arahan KPT untuk Eksekusi yang bermasalah/tidak dapat dilaksanakan sesuai Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019;

3.       Sudah melaporkan seluruh permohonan eksekusi (baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan) kepada KPT setiap 6 bulan;

4.       Sudah terdokumentasi dengan baik.

Hasil Kinerja

Ketua

14.

Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

Sudah dilakukan monitoring evaluasi terhadap :

1.       Penyampaian salinan putusan pidana maksimal 7 hari setelah putusan dibacakan;

2.       untuk perkara perdata, salinan sudah siap 14 hari setelah putusan dibacakan;

3.       Penyampaian petikan putusan pidana kepada terdakwa, JPU, Rutan/LP 1 x 24 Jam;

4.       Sudah dilakukan secara berkala setiap bulan, sudah ditindaklanjuti dan terdokumentasi dengan baik.

Kualitas Pelayanan

1.       Ketua;

2.       Panitera;

3.       Panmud Pidana;

4.       Panmud Perdata.

15.

Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI sesuai dengan Surat Dirjen Badilum Nomor : 2/DJU/HM.02.3/1/2023 tentang perluasan satuan kerja implementasi SPPT-TI.

1.       Melakukan sosialisasi SPPT TI

2.       Melakukan Monitoring berjenjang mulai dari Panmud Pidana

3.       Melakukan Evaluasi penerapan SPPT-TI

4.       Sudah terdokumentasi

Manajemen Proses

1.       Ketua;

2.       Panitera;

3.       Panmud Pidana.

16.

Penerapan Restorative Justice.

1.       Sudah mensosialisasikan kebijakan RJ terbaru secara berkala;

2.       Melakukan diskusi reguler tentang penerapan RJ di pengadilan yang diikuti oleh seluruh hakim (data dukung);

3.       Sudah melakukan monev secara berkala tentang penerapan RJ;

4.       Melaporkan hasil evaluasi penerapan RJ kepada KPT setiap sebulan sekali.

Manajemen Proses

Ketua

17.

Publikasi putusan.

1.       Seluruh putusan sudah dipublikasikan pada Direktori Putusan

2.       Majelis memastikan putusan perkara yang ditangani sudah terpublikasikan pada Direktori Putusan

3.       Seluruh publikasi putusan yang wajib dianonimisasi sudah dilaksanakan dengan tepat

4.       Ketua, Wakil Ketua dan Panitera melakukan monev terhadap ketepatan publikasi putusan (Jumlah putusan yang dipublikasikan, Anonimisasi putusan dll)

Kualitas Pelayanan

1.      Ketua

2.      Wakil Ketua

3.      Hakim

4.      Panitera

5.      Para Panmud

18.

Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP.

1.       Dilakukan 1x setiap minggu;

2.       Panmud Melaporkan setiap bulan kepada KPN setelah divalidasi oleh panitera;

3.       Menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan panmud;

4.       Melaporkan hasil pelaksanaan monev akurasi data SIPP setiap 6 (enam) bulan sekali kepada KPT;

Manajemen Proses

1.      Ketua;

2.      Wakil Ketua;

3.      Hakim;

4.      Panitera;

5.      Para Panmud.

19.

Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding.

1.       Sudah ada SK penunjukkan Hakim Pengawas dan Pengamat

2.       Sudah ada jadwal pengawasan

3.       Ada bukti laporan pengawasan

4.       Sudah dimonitoring dan evaluasi oleh pimpinan

Manajemen Proses

1.      Ketua;

2.      Wakil Ketua;

3.      Hakim.

20.

Monitoring Administrasi Biaya Perkara.

KPN sesuai buku II memerintahkan Panitera secara mendadak untuk meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara kesesuaian antara pencatatan dibuku jurnal dengan uang yang dibrankas maupun di bank setiap 3 bulan sekali (4x dalam setahun) dan dibuatkan BAP.

Dokumentasi Dan Pengarsipan

Ketua

21.

Panjar Biaya Perkara (Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara).

1.       PN sudah mengirimkan surat pengembalian sisa panjar kepada pihak maksimal 5 (lima) hari kerja setelah tanggal minutasi;

2.       Jika para pihak hadir pada saat pembacaan putusan maka sisa panjar dikembalikan pada saat itu juga PN sudah mengembalikan sisa panjar biaya perkara yang sudah diberitahukan kepada pihak dalam jangka waktu 6 (enam);

3.       bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan kepada pihak dan atau setelah dipublikasikan di web;

4.       Sisa panjar sebagaimana nomor 3 yang tidak diambil oleh pihak dicatat tersendiri sebagai uang tidak bertuan dan disetor ke Kas Negara;

5.       Sudah melakukan monev dan tindaklanjut terhadap pengembaliansisa panjar biaya perkara serta terdokumentasi dengan baik.

Manajemen Proses

1.      Ketua;

2.      Panitera;

3.      Panmud Perdata.

22.

Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas.

1.       Sudah menggunakan aplikasi pelaporan Keuangan Perkara serta Penginputan data pada aplikasi komdanas secara tepat dan tertib setiap bulan;

2.       Pelaporan dilakukan mulai dari tanggal 1 sd 5 setiap bulannya (SEMA Nomor 4 Tahun 2018);

3.       Pengiriman dokumen lengkap sesuai aturan;

4.       Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi per bulan;

5.       Penutupan register sudah dilakukan secara tertib dan ditandatangani.

Manajemen Proses

Panmud Perdata

 

23.

Penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

1.       Penetapan majelis sudah sepenuhnya menggunakan SIPP;

2.       Penetapan PP sudah sepenuhnya menggunakan SIPP;

3.       Penginputan dalam SIPP diinput 1 X 24 jam;

4.       Diinput oleh masing-masing pemilik user (Ketua dan Panitera)

Kepemimpinan

1.      Ketua

2.      Panitera

24.

Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang.

1.       Seluruh Berita Acara Sidang Berita Acara Sidang sudah selesai 1 hari sebelum hari sidang berikutnya dan sudah diparaf dan ditandatangani;

2.       Seluruh Berita Acara Sidang sudah diunggah ke SIPP;

3.       Seluruh Berita Acara Sidang sudah digabungkan dan diarsipkan pada berkas perkara;

4.       Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung).

Manajemen Proses

1.      Ketua;

2.      Hakim.

25.

Court Calender.

1.       Untuk perkara perdata court calender sudah ditandatangani oleh para pihak;

2.       Untuk perkara perdata sudah dibuat setelah mediasi gagal;

3.       Untuk perkara pidana court calender sudah ditandantangani Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum/ Terdakwa;

4.       Untuk perkara Pidana dibuat sejak sidang pertama;

5.       Court Calender yang sudah ditandatangani sudah diupload di SIPP untuk selanjutnya diarsipkan di berkas.

Manajemen Proses

Hakim

26.

Pengunggahan dokumen persidangan pada SIPP.

1.       Seluruh Relaas sudah diunggah pada SIPP 1 x 24 Jam;

2.       Seluruh BAS yang sudah ditandatangani diunggah pada SIPP 1 hari sebelum sidang berikutnya;

3.       Court Calendar yang sudah disepakati dan sudah ditandatangani diunggah pada SIPP;

4.       Sudah dimonev oleh para Panmud (eviden).

Manajemen Proses

1.       Ketua;

2.       Hakim;

3.       Panitera;

4.       Para Panmud;

5.       Panitera Pengganti;

6.       JS/JSP.

27.

Penundaan sidang pada SIPP oleh Panitera Pengganti.

1.       Penundaan sidang sudah diinput secara lengkap kedalam SIPP

2.       Penginputan kedalam SIPP sudah 1x24 jam

Manajemen Proses

Panitera Pengganti

28.

Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung.

1.       Pengisian pada SIPP sudah sesuai dengan pemberkasan hardcopynya pada setiap tahapannya (uji petik minimal 10 berkas);

2.       Panmud Pidana telah melakukan monev;

3.       Panmud Perdata telah melakukan monev;

4.       Hasil Monev sudah ditindaklanjuti.

Manajemen Proses

Panitera Pengganti

29.

Pelaksanaan minutasi perkara sesuai SOP sesuai SK Dirjen Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan standar operasional prosedur (SOP) kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

1.       Minutasi Tepat Waktu Sesuai SOP (14 hari untuk Perdata dan 7 hari untuk pidana);

2.       E-doc putusan sudah diunggah ke SIPP;

3.       PP menginput Jadwal Sidang, tanggal putusan dan amar putusan pada SIPP mengunggah e-doc putusan ke SIPP 1 x 24 jam sejak tanggal putusan;

4.       Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti (LHP, Buku Pengawasan Bidang, dan Notulen Rapat).

Manajemen Proses

1.       Ketua;

2.       Wakil Ketua;

3.       Hakim;

4.       Panitera;

5.       Para Panmud;

6.       Panitera Pengganti.

 

30.

Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju.

1.       Seluruh permintaan delegasi melalui SIPP;

2.       Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP terinput secara tertib;

3.       Bukti pembayaran dikirimkan bersamaan surat permintaan Delegasi;

4.       Seluruh surat permintaan delegasi sudah diupload ke SIPP;

5.       Terhadap setiap permintaan bantuan yang belum dilaksanakan oleh PN Pelaksana lebih dari 5 hari maka PN wajib menyurati dengan tembusan kepada KPT jika sudah menyurati dua kali belum juga ada tindaklanjut dari PN Pelaksana maka disurati kembali untuk yang ke tiga kali dengan tembusan kepada Badan Pengawasan;

6.       Monev dilakukan secara berkala setiap bulan;

7.       Hasil Monev sudah ditindaklanjuti.

Manajemen Proses

1.       Panitera;

2.       Panmud Perdata;

3.       Koordinator Delegasi.

 

31.

Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana.

1.       Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP terinput secara tertib;

2.       Seluruh pelaksanaan delegasi Panggilan atau pemberitahuan tidak melampaui 5 hari;

3.       Dokumen relaas diupload ke SIPP maksimal 1 hari setelah pelaksanaan relaas;

4.       Dokumen fisik dikirimkan ke PN Pengaju paling lambat pada hari berikutnya setelah pengiriman dokumen secara elektronik;

5.       Monev dilakukan secara berkala setiap bulan;

6.       Hasil Monev sudah ditindaklanjuti;

7.       Pelaksanaan sudah didokumentasikan dengan baik.

Manajemen Proses

1.       Panitera;

2.       Panmud Perdata;

3.       Koordinator Delegasi.

 

32.

Penanggung jawab Koordinator Delegasi Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/ Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana).

1.       JS/JSP mengajukan pencairan anggaran kepada kepada koordinator delegasi setelah ada Surat Tugas;

2.       JS/JSP menyampaikan relaas kepada Pihak maksimal dua hari sejak surat tugas diterima;

3.       Asli Relaas pemanggilan/ pemberitahuan dikirimkan paling lama satu hari setelah koordinator menerima relaas dari JS/JSP;

4.       JS/JSP selalu memberikan bukti pemanggilan/pemberitahuan kepada Koordinator delegasi sebagai pertanggungjawaban.

Manajemen Proses

Jurusita /Jurusita Pengganti

33.

Implementasi SOP.

1.       KPN sudah menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum (SK Dirjen Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri);

2.       Sudah dilaksanakan (uji petik minimal 5 kegiatan);

3.       Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi;

4.       Sudah melaporkan hasil monev kepada KPT minimal satu tahun sekali.

Manajemen Proses

1.       Ketua;

2.       Wakil Ketua;

3.       Hakim;

4.       Panitera;

5.       Sekretaris;

6.       Pegawai Kepaniteraan;

7.       Pegawai Kesekretariatan.

34.

Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana dan Panmud Perdata kepada Panmud Hukum.

1.       Selalu menggunakan Berita Acara Serah Terima;

2.       Selalu dilaksanakan tepat waktu (dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT);

3.       Checklist kelengkapan berkas;

4.       Sudah diarsipkan dan diinput dalam SIPP.

Dokumentasi